ZonaIndo.com – Kelangkaan LPG 3 kilogram kembali terjadi di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara.
Dimana, sejak awal Ramadhan 2026, warga mengeluhkan sulitnya memperoleh gas bersubsidi tersebut.
Jika pun tersedia, harganya dilaporkan melonjak drastis hingga mencapai Rp75.000 per tabung.
Kondisi ini memicu keresahan masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
Sejumlah warga mengaku harus berkeliling ke berbagai pangkalan, namun tetap tidak mendapatkan pasokan.
“Sudah beberapa hari keliling, tapi kosong terus. Kalau ada pun, harganya sudah sangat mahal,” ujar salah satu warga Tutuyan.
Fenomena ini bukan kali pertama terjadi.
Dalam beberapa waktu terakhir, kelangkaan LPG 3 kilogram kerap berulang di wilayah tersebut.
Sejumlah laporan media sebelumnya serta keluhan masyarakat di media sosial menunjukkan bahwa persoalan distribusi gas bersubsidi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Di platform Facebook, misalnya, banyak warga membagikan pengalaman mereka terkait sulitnya mendapatkan LPG.
Tidak sedikit pula yang mengeluhkan harga yang melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), sehingga semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Hariyono Gumalangit, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri kondisi di lapangan.
“Kami sementara berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi untuk mencari informasi. Jika benar terjadi pelanggaran harga, akan dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber distribusinya,” ujar Hariyono saat dikonfirmasi, Kamis (19/3/2026).
Namun demikian, respons tersebut dinilai belum cukup menjawab keresahan masyarakat.
Pasalnya, lonjakan harga dan kelangkaan LPG telah berlangsung sejak awal Ramadhan, namun belum terlihat adanya langkah konkret di lapangan untuk mengendalikan distribusi maupun menindak oknum yang diduga memainkan harga.
Warga berharap pemerintah daerah segera turun langsung melakukan pengawasan menyeluruh hingga ke tingkat pangkalan dan pengecer.
Langkah tegas dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan serta penjualan di atas harga yang telah ditetapkan.
Sebagai barang bersubsidi, LPG 3 kilogram diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, penjualan dengan harga tinggi tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memberikan keterangan resmi meskipun telah dimintai konfirmasi.
Kondisi ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan distribusi LPG bersubsidi di daerah.
Jika tidak segera ditangani, krisis serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin membebani masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadhan. ***
